Malang — Komitmen memperkuat sinergi antar-perguruan tinggi terus digaungkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka (SPs UT) dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB). Pada Senin, 23 Juni 2025, kedua institusi resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement (IA) dalam sebuah seremoni yang digelar di Malang. Penandatanganan ini menjadi penanda dimulainya kolaborasi strategis dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi konkret dalam mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis hukum yang adil dan inklusif. Melalui kemitraan ini, SPs UT dan FH UB sepakat menjalin berbagai kegiatan bersama, mulai dari kuliah tamu dan pengembangan kurikulum, hingga riset kolaboratif, pertukaran reviewer jurnal, penulisan buku referensi, serta pengabdian kepada masyarakat berbasis isu strategis.
Acara penandatanganan turut dihadiri pimpinan dari kedua institusi. Dari FH UB hadir Dekan dan para Wakil Dekan, sementara dari SPs UT hadir Kaprodi Magister Hukum, Kaprodi Magister Manajemen, Koordinator Subtim Kerja Sama, serta dosen dari UPBJJ-UT Malang. Dalam kesempatan tersebut, FH UB juga menyatakan ketertarikannya untuk belajar dari pengalaman UT dalam mengelola sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang dinilai sangat relevan dengan arah transformasi pendidikan tinggi nasional dan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
Kaprodi Magister Hukum SPs UT, Dr. Jefri, menegaskan pentingnya sinergi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman. “Kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam mengintegrasikan kekuatan institusi untuk menciptakan pembelajaran hukum yang lebih kontekstual, terbuka, dan adaptif. Kami percaya, melalui kerja sama seperti ini, kita bisa menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tapi juga memiliki kepekaan sosial dan integritas dalam praktik hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dr. Jefri menambahkan bahwa kerja sama ini juga membuka ruang inovasi dalam pengajaran dan riset hukum di Indonesia, sekaligus memperkuat jejaring antar-akademisi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan global, termasuk isu-isu keadilan sosial, digitalisasi sistem hukum, dan penegakan hukum yang berkelanjutan. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, SPs UT dan FH UB menunjukkan komitmen kuat untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pendidikan hukum yang unggul dan kolaboratif, sejalan dengan arah kebijakan strategis pemerintah dalam visi Indonesia Emas 2045.